APBN dan APBD Dalam Pembangunan Ekonomi
Sahabat Latis, siapa nih yang kalo kepingin belanja kudu buat anggaran? Nah kalian aja mesti buat anggaran, apalagi negara atau daerah kita tercinta ya ga sih? Karena itulah APBN dan APBD dalam pembangunan ekonomi sangat vital. Jangan sampai rugi bandar dong ya kan? Semua harus diperhatikan dan diperhitungkan lho ya!
Kalian aja deh misalnya mau bangun rumah pasti harus detai mengenai jumlah semen, batako, dan lain-lainnya. Apalagi ini mau membangun negara. Jadi udah pasti kan kalo mau menyusun APBN yang masih dalam bentuk rencana itu mumetnya minta ampun. Tentu tidak mudah karena ada faktor-faktor yang setiap saat dapat berubah. Paling tidak nanti akan ada perubahan yang terjadi masih dalam kurun waktu satu tahun.
Makanya kalian pasti tau kan kalo waktu awal COVID dilakukan penyemprotan jalanan pakai disinfektan? Ternyata setelah dievaluasi hal itu tidak efisien dan efektif. Tapi ya mau gimana lagi wong sudah dianggarkan. Makanya ga heran kalo ini masih tetap dilakukan di tengah-tengah perjalanan covid. Terus netizen yang budiman mulai deh koar-koar.
APBN
Penyusunan APBN memang sebenarnya tidak lepas dari sasaran kebijakan keuangan pemerintah. Kebijakan itu harus menunjang pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Tidak hanya itu, kestabilan moneter, pelayanan umum, perluasan kesempatan kerja, dan lain-lainnya yang menyangkut peningkatan kesejahteraan rakyat juga diatur. Kalau sudah begitu, maka kebijakan anggaran bisa diartikan sebagai kebijakan pemerintah untuk mengatur APBN supaya tetap pada jalurnya. Tentu saja mengacu pada Program Pembangunan Nasional.
Just for your information, penyusunan APBN mulai tahun 2005 sudah memakai format baru, yaitu format anggaran terpadu sesuai dengan undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Jadi format ini adalah sistem penganggaran terpadu yang mengancurkan anggaran rutin serta pembangunan dalam satu format anggaran. Adapun tujuannya adalah mengurangi tumpang tindih alokasi pengeluaran. Jangan sampai kemarin udah beli hazmet terus masih sisa buanyak dan mau dianggarkan lagi. Iyyuh kan?
Dasar dari Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah ketentuan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diubah menjadi Pasal 23 Ayat (1), (2) dan (3) Amandemen UUD 1945. Bunyinya adalah
(1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara merupakan realisasi dari pengelolaan keuangan Negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
(2) Rancangan undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara oleh Presiden untuk kemudian pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah;
(3) Bila terjadi ketidaksetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat terkait rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diusulkan oleh Presiden, Pemerintah menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang lalu”
Kok gitu sih? Itu karena APBN ditetapkan dengan Undang-Undang yang artinya penyusunannya harus dengan persetujuan DPR, sesuai dengan UUD 1945 Pasal 23.
APBN buat apa sih? Bisa buat bangun sekolah, rumah sakit, sampai memberi subsidi untuk petani serta masyarakat yang tidak berkecimpung di industri. Bahkan pengiriman TKI ke luar negeri juga urusan APBN.
Intinya kebijakan-kebijakan yang ada dan terbentuk semata-mata untuk untuk menstabilkan perekonomian negara, memeratakan pendapatan, hingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
Memang ini bukan hal yang mudah. Misalnya saja pemerintah menarik subsidi BBM, maka harga kebutuhan meningkat. Misal tidak ditarik, berarti nanti pemerintah akan memakai dana lain dari APBN untuk itu. Artinya masyarakat tidak akan optimal mendapat ceperan dari APBN ini.
Pengaruh APBN
Kira-kira nih seberapa besar pengaruh APBN?
a. Pembangunan di berbagai sektor
Seperti yang tadi sudah dijelaskan pembangunan di berbagai sektor seperti kesehatan dan pendidikan menjadi wewenang dari APBN.
b. Meningkatkan kesejahteraan
Semuanya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
c. Berpengaruh di bidang perdagangan internasional
Contohnya adalah pengaturan tarif pajak ekspor. Tujuannya untuk melindungi kepentingan produsen dalam negeri, serta mengamankan neraca perdagangan internasional.
d. Mempengaruhi rencana-rencana sektor swasta
Rencana dalam APBN merupakan salah satu pertimbangan bagi investor untuk menanamkan modalnya.
e. Alat politik fiskal
Coba kalian cek lagi artikel sebelumnya mengenai fiskal. jadi maksud di sini adalah pemerintah dengan sengaja mengubah-ubah pengeluaran dan penerimaan agar mencapai kestabilan ekonomi. Supaya lebih detail kalian bisa cek artikel sebelumnya ya.
Sekarang waktunya kita beralih ke APBD.
APBD
APBD (Anggaran Pembangunan Daerah) adalah rencana keuangan tahunan milik pemerintahan daerah yang mana ini telah dibahas dan disetujui oleh pemerintah daerah dan DPRD. Bahkan ini juga telah ditetapkan dengan peraturan daerah.
Fungsi APBD
Mengacu pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, fungsi APBD adalah:
a. Fungsi otorisasi
b. Fungsi perencanaan
c. Fungsi pengawasan
d. Fungsi alokasi
e. Fungsi distribusi
f. Fungsi stabilisasi.
Perlu kalian ingat, APBD merupakan program pembangunan daerah jangka pendek oleh pemerintah daerah. Karena jangkanya yang pendek, diharapkan dapat mengendalikan perekonomian daerah melalui program-program yang telah direncanakan.
Dampak APBD terhadap perekonomian adalah:
a. Mempengaruhi rencana-rencana sektor swasta
Sebagai bahan pertimbangan sektor swasta untuk berinvestasi.
b. Terjadi pembangunan di berbagai sektor
APBD adalah pedoman bagi perekonomian daerah. Tujuannya untuk menstabilkan perekonomian daerah, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan.
Tujuan APBD
Sumber Freepik
Tujuan penyusunan APBD adalah sebagai pedoman pendapatan dan belanja dalam melaksanakan kegiatan pemerintah daerah.
Sahabat Latis, ada baiknya kalian juga mengetahui asal muasal penerimaan daerah.
a. Pendapatan Asli Daerah
Contohnya pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan.
b. Dana Perimbangan
Terbagi atas dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus.
c. Pendapatan lain
Terdiri atas dana hibah dan pendapatan dana darurat.
Kalo udah ada pendapatan tentu ada pengeluaran.
Jenis-jenis Pengeluaran Daerah
Terdiri atas:
- Kepentingan wajib
- Kepentingan pilihan
- Kepentingan yang penanganannya dalam bidang tertentu.
Kepentingan wajib antara lain pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dan perumahan rakyat. Sedangkan kepentingan pilihan misalnya kehutanan, pertanian, dan energi.
Contoh Soal
1. Sebutkan fungsi APBN
Fungsi APBN, yaitu:
- Menstabilkan kondisi perekonomian negara secara menyeluruh.
- Menilai apakah penyelenggaraan pemerintah sesuai dengan ketentuan.
- Mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya.
2. Sebutkan sumber APBD
Jawab:
- Dana Perimbangan
Hasil pendapatan ini berasal dari dana bagi hasil, yaitu Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).
- Pendapatan Asli Daerah
Berasal dari pajak daerah, yaitu retribusi daerah dan hasil kekayaan daerah yang dipisahkan.
- Sumber lain yang sah
3. Apa saja pengaruh APBN dan APBD dalam masyarakat?
Jawaban:
Memulihkan kondisi ekonomi masyarakat yang benar-benar dalam kondisi terpuruk melalui stimulasi fiskal.
Hal tersebut sesuai dengan teori Keynesian. Rancangan APBN dan APBD akan berdampak pada peningkatan pembangunan serta peningkatan ekonomi. Caranya adalah dengan meningkatkan pendapatan serta menghemat pengeluaran.
Jadi contohnya semasa covid ini banyak pengusaha yang terdampak. Akibatnya ada begitu banyak yang terancam gulung tikar dan angka kemiskinan diprediksi meningkat. Sebab itu pemerintah mengambil langkah untuk memberi stimulus pada masyarakat berupa bantuan sembako hingga modal usaha terutama untuk UMKM.
Peran APBN dan APBD pada perekonomian masyarakat luas adalah membantu meningkatkan perkembangan ekonomi masyarakat. Kita dapat mengetahuinya dari besaran nilai GNP dari tahun ke tahunnya.
4. Sebutkan alur penyusunan APBN
Jawaban:
Alur penyusunan APBN:
1. menyusun RAPBN (Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional) oleh lembaga-lembaga terkait. Pengambilan dasarnya adalah dari hasil analisis dari asumsi-asumsi makroekonomi.
2. Pengajuan RAPBN kepada pemerintah untuk diberikan kepada DPR untuk didiskusikan lebih.
3. Jika DPR menyetujui RAPBN tersebut, maka DPR akan mengesahkannya menjadi APBN. Jika DPR menolak RAPBN tersebut, maka pemerintah harus menggunakan APBN yang terdahulu. Untuk APBN sedikit berberda memang dengan APBD. Kalian bisa mengecek perbedaannya pada artikel ini.
Setelah mendapat pencerahan dari beberapa penjelasan di atas kira-kira gimana nih Sahabat Latis? pembahasan materi APBN dan APBD dalam pembangunan ekonomi sulit ga sih? Biar makin paham materinya yuk ikutan les di latis privat dijamin nilai kamu bakal meningkat drastis.
Komentar
Posting Komentar